Selasa, 19 April 2011

OEVAANG OERAY: DASAR NEGARA DAN HAM DI KONSTITUANTE 1956--1959






Sejak pelantikan anggota 10 Nopember 1956 hingga sidang Konstituante yang terakhir 2 Juni 1959, berlangsung tujuh kali sidang pleno, satu kali  pada 1956, tiga kali pada 1957, dua kali 1958, dan satu kali pada 1959. Panitia Persiapan Konstitusi mengadakan rapat di antara dua sidang pleno. Pada 1958 jumlah sidang pleno lebih sedikit dibandingkan 1957 karena sidang pleno berhasil mengambil keputusan tentang beberapa masalah dan bahkan berhasil mencapai keputusan tentang pasal-pasal yang akan dimasukkan dalam UUD. Karena itu, Panitia Persiapan Konstitusi, yang ditugaskan membahas lebih lanjut masalah-masalah yang telah diputuskan, bersidang lebih sering daripada tahun sebelumnya. Karena itu juga sidang-sidang pleno pada 1958 lebih singkat, yang terakhir selesai awal September, dibandingkan dengan sidang-sidang 1957 yang berlangsung hingga Desember.

Perdebatan sekitar dasar ideologis negara dalam Konstituante berlangsung dalam dua babak dari 11 Nopember hingga 7 Desember 1957. Babak pertama melibatkan 47 orang pembicara, di mana Oevaang Oeray salah seorang di antaranya, sedang yang kedua 54 orang pembicara. Tiga posisi ideologis diajukan untuk dijadikan dasar negara. pertama adalah Pancasila, yaitu kelima sila yang menggunakan rumusan kata-kata yang agak berbeda dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, 1949, dan 1950, yaitu Ketuhanan, Perikemanusiaan, Kesatuan atau Nasionalisme, Permusyawaratan atau Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Sampai saat itu kelima sila ini dianggap sebagai dasar falsafah negara. kedua adalah Islam, yaitu ajaran mengenai hal-hal duniawi dan ukhrawi yang berasal dari Tuhan, yang secara resmi dianut oleh lebih dari 90 persen rakyat Indonesia . islam sebagai dasar negara juga pernah diusulkan oleh para pemimpin golongan Islam dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan pada 1945. Posisi ideologis ketiga adalah faham yang dianut blok Sosial-Ekonomi, yaitu struktur sosio-ekonomi yang berdasarkan azas kekeluargaan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 3 UUD 1945, yang pelaksanaannya harus dijamin oleh struktur politik  yang dirumuskan dalam Pasal 1 UUD tersebut. [Pasal 33 (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan, Pasal 1 (1): Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik (2). Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Perdebatan dibuka dengan laporan yang disusun oleh Panitia Persiapan yang berisi pernyataan singkat mengenai posisi blok Sosial—Ekonomi, yang sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 1 UUD 1945, diikuti dengan sejumlah pernyataan yang mendukung Islam dan Pancasila sebagai dasar falsafah yang pantas untuk mendirikan negara. argumen utama yang diajukan untuk mendukung Islam didasarkan pada kedaulatan hukum Ilahi. Namun, golongan ini juga mengajukan demokrasi berdasarkan permusyawaratan antara wakil-wakil rakyat yang dipilih, yaitu bentuk demokrasi yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Argumen penting yang mendukung Pancasila ialah bahwa Pancasila akan merupakan forum bagi semua golongan dan aliran yang berbeda-beda dalam masyarakat Indonesia sehingga tidak satu pun golongan atau aliran yang akan dirugikan dalam usaha menerapkan ideologinya masing-masing. Pancasila juga merupakan dasar yang baik untuk menggalang persatuan negara.

Oevaang Oeray dengan Partai Persatuan Daya-nya berada dalam proporsi pendukung ideologi Pancasila, di mana ideologi Pancasila ini tidak hanya memperoleh dukungan dari PNI yang besar [116 suara] bersama golongan nasionalis yang lebih kecil seperti IPKI [8 suara], GPPS [5 suara], Parkindo [partai politik Kristen, 16 suara] dan Partai Katolik [10 suara], namun juga disokong dari PKI [60 suara] serta golongan-golongan yang berafiliasi pada Partai Komunis, seperti Republik Proklamasi [20 suara] dan Acoma [1 suara], kemudian PSI yang beraliran sosial-demokratis [10 suara], dan fraksi yang terdiri dari minoritas Cina, Baperki [2 suara]. Fraksi Pancasila ini secara bersama-sama menguasai sedikit lebih dari setengah jumlah suara. Koalisi Pancasila merupakan pengelompokan yang sungguh-sungguh heterogen.

Perdebatan itu pada dasarnya merupakan konfrontasi antara para pendukung Pancasila dengan para penganut Islam. Masing-masing pihak menekankan keunggulan ideologi yang diusulkannya karena sumber ideologi tersebut dianggap unggul. Pancasila dianggap sebagai platform sejati untuk setiap ideologi yang terdapat di Indonesia, dan karena itu sesuai dengan kepribadian Indonesia, hanya Pancasila yang dapat menjamin kesatuan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Pada akhir perdebatan mengenai Dasar Negara pada 6 Desember 1957, sidang pleno membahas laporan yang disiapkan Panitia Perumus mengenai Dasar Negara, panitia ini dibentuk pada awal perdebatan 11 Nopember. Laporan panitia ini menyimpulkan bahwa masih ada tiga pandangan yang berbeda mengenai Dasar Negara, kelima butir konsensus yang diperlukan sebagai prasyarat bagi Dasar Negara mendapat dukungan umum tetapi tidak berhasil menjembatani perbedaan di antara ketiga pandangan tersebut, sejumlah pembicara [tak terkecuali pembicara Oevaang Oeray] menawarkan usul-usul untuk mencapai kompromi, Panitia Persiapan Konstitusi harus ditugaskan untuk menyusun rumusan yang lebih progresid bagi Dasar Negara atas dasar hasl-hasil sidang pleno ketiga 1957 untuk diajukan kepada sidang pleno berikutnya.

Pada Desember 1957, masa akhir perdebatan mengenai Dasar Negara, atas dasar laporan mengenai Dasar Negara yang disusun oleh Panitia Persiapan, sidang menyimpulkan bahwa perbedaan di antara ketiga pandangan masih ada sebagaimana ditunjukkan oleh lampiran-lampirannya yang panjang lebar itu, sebagai produk, dari perdebatan itu sendiri. Di samping itu, sepanjang perdebatan tersebut pemikiran mengenai bentuk negara disampaikan dengan cara yang sangat meragukan kalau diukur dari aspirasi yang sudah memperoleh dukungan umum, yaitu menuju negara konstitusional atau Rehtsstaat—negara berdasarkan kekuasaan hukum [rule of law]. Dalam sidang pleno kedua 1957, ketika Konstituante membahas topik yang akan dimasukkan ke dalam Undang Undang Dasar, sudah terlihat adanya kesempatan yang meluas tentang aspirasi konstitusional. Penghormatan terhadap HAM dianggap menjadi prasyarat Rechstaat Indonesia, dan karena itu disetujui bahwa HAM harus diberi kedudukan yang menonjol dalam konstitusi.

Sidang pleno ketiga dimulai 4 Nopember 1957 dengan membahas susunan acara yang diusulkan ketua, yaitu Dasar Negara, Hak-hak Asasi Manusia, Bentuk Pemerintahan, Wilayah Negara, Bahasa Nasional, dan Tata Tertib Konstituante. Dasar Negara diberi prioritas tertinggi sesuai dengan kehendak yang diucapkan secara eksplisit oleh Konstituante. Tetapi, sidang pleno kemudian memutuskan perubahan pada susunan tersebut. Sesudah perdebatan mengenai wilayah negara dan bahasa nasional, yang tidak berlangsung lama, perdebatan mengenai Dasar Negara dimulai 11 Npember 1957 sebagai pokok pembicaraan utama pada acara sidang pleno ketiga. Soal Dasar Negara diputuskan untuk dibahas sebelum soal Hak-hak Asasi Manusia dan Bentuk Pemerintahan karena mayoritas anggota Konstituante menganggap bahwa Dasar Negara merupakan landasan bagi proses pembentukan Undang Undang Dasar. Perdebatan yang panjang dan sengit mengenai Dasar Negara diawali dengan dugaan kuat bahwa inilah masalah yang menentukan.

Perdebatan mengenai Dasar Negara memperlihatkan sikap konfrontantif di antara pendukung ideologi-ideologi yang berbeda. Sebagian besar pembicara, tak terkecuali Oevaang Oeray, memahami ideologi sebagai: “… ajaran yang menyatakan dirinya sebagai kebenaran dan keabsahan mutlak [sekurang-kurangnya bagi Indonesia] dan karenanya menuntut supaya segala yang tidak sesuai dengannya ditekan”. Sifat ideologis perdebatan ini sejak awal sudah menghambat setiap kemungkinan untuk menyelesaikan masalah Dasar Negara. meskipun terdengar imbauan yang berisi ajakan untuk menjalankan toleransi dan pikiran yang terbuka untuk mencapai mufakat, jelaslah bahwa para anggota Konstituante, tak terkecuali pada Oevaang Oeray pula, tidak bersedia mengadakan kompromi atas dasar pengertian dan apresiasi terhadap pandangan yang berbeda dengan pandangan mereka sendiri. Aspek-aspek ideologis dari perdebatan ini sangat penting” prioritas logis dan makna terpenting Dasar Negara, keunggulan dan kesempurnaan pandangan sendiri mengenai Dasar Negara, sikap wajib pandangan sendiri mengenai Dasar Negara, dan sifat antagonistik perdebatan.

Menurut pandangan umum Dasar Negara sepantasnya diberi prioritas tertinggi. Masalah ini dipandang mempunyai makna terpenting karena akan menentukan isi Undang Undang Dasar. Oevaang Oeray sebagai salah seorang  dari beberapa pembicara awal yang memulai perdebatan tidak menganggap berlebihan mengulang-ulangi hal ini. Oevaang Oeray menyiratkan dalam pidatonya bahwa kondisi negara Indonesia tergantung pada pilihan dasar ideologis, yaitu Dasar Negara. lebih jauh Oevaang Oeray [dan sebagaimana juga pembicara lain dari koalisi Pancasila] menekankan bahwa Konstituante seharusnya menyadari bahwa tugasnya sehubungan dengan Dasar Negara ialah merumuskan Undang Undang Dasar baru yang definitif untuk negara yang sudah ada, yaitu Republik Indonesia, sebagai pengganti Undang Undang Dasar Sementara. Republik Indonesia sudah memiliki ideologi negara: Pancasila, hasil perjuangan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Konstituante, demikian tegas Oevaang Oeray, sudah menerima hasil-hasil dari perjuangan ini, yakni wilayah, bahasa, dan lagu kebangsaan Indonesia, dan sudah merumuskan pasal-pasal mengenai hal tersebut untuk dimasukkan ke dalam Undang Undang Dasar. Begitu juga, Konstituante seharusnya menerima Pancasila dan hanya, lanjut Oevaang Oeray dalam pidatonya [Risalah, 1957/V: 245—246, dan Risalah, 1957/V: 485—486], perlu membuat perumusannya untuk dimasukkan Undang Undang Dasa tanpa mengubah ideologi negara, terlebih lagi karena perubahan apa pun terhadap ideologi negara akan mengubah negara yang sudah berdiri.

Persepsi mengenai makna terpenting Dasar Negara itu tidak dengan sendirinya menutup kemungkinan akan perubahan atau penyesuaian pandangan kalau saja persepsi itu tidak dibarengi keyakinan bahwa ideologi yang dipegang oleh masing-masing pihak itu merupakan ideologi yang paling baik dan seandainya tidak ada perasaan bahwa masing-masing pihak berkewajiban mempertahankannya sekuat tenaga. Namun, ketiga faksi ideologis di dalam Konsttuante itu memang mengangap faham mereka masing-masing sebagai faham yang paling unggul dan wajib ditaati. Koalisi Pancasila menyatakan bahwa pandangan ideloginya berasal dari kebudayaan dan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, dari sejarah Indonesia dan dari kepribadian nasional Indonesia sendiri.

Menurut Oevaang Oeray, Pancasila terjadi bukan karena diciptakan melainkan karena tumbuh dan berkembang di dalam rahim Bunda Indonesia. Soekarno [Bung Karno] tidak menciptakannya tetapi hanya menemukannya, menggalinya, atau secara bertahap mengakui unsur-unsurnya. Antara tahun-tahun 1927 dan 1933 ia [Bung Karno] menamakan penemuannya sosio—nasionalisme dan sosio—demokrasi. Pada 1 Juni 1945 ia mengumumkan penemuannya dan menamakannya Pancasila supaya menjadi Weltanschauung bangsa Indonesia sebagai Dasar Negara untuk negara baru yang akan dibentuk. Pancasila kemudian menjadi sumber Republik Indonesia.

Argumen Oevaang Oeray yang berpihak pada Pancasila mengikuti garis-garis terbukti dari hasil-hasil pemilu, laporan  mengenai Dasar Negara yang disusun oleh Panitia Persiapan Konstitusi dan pernyataan-pernyataan di dalam Konstituante bahwa kaum nasionalis, Kristen [sebagaimana keyakinan pada diri Oevaang Oeray], komunis, dan beberapa pihak Islam mendukung Pancasila, umumnya karena mereka sadar bahwa Pancasila merupakan satu-satunya dasar yang dapat diterima oleh mayoritas golongan yang ada dalam masyarakat Indonesia. menurut Oevaang Oeray, hanya Pancasila yang secara keseluruhan sesuai dengan kepribadian Indonesia dan dijiwai semangat revolusi 17 Agustus 1945, yang menuntut musyawarah dalam semua pertimbangan dan penyelsaian, dan yang sungguh-sungguh memuat azas kebebasan beragama dan beribadah, perikemanusiaan, nasionalisme, dan keadilan sosial.

Sikap ketiga faksi yang tidak mau berkompromi, terutama antara Pancasila dan Islam, sebagian dapat dijelaskan oleh sifat yang oleh masing-masing faksi diangap sebagai bagian mutlak dari pandangan yang mereka anut. Banyak di antara pendukung Pancasila, Oevaang Oeray misalnya, menganggap bahwa mendukung Pancasila merupakan kewajiban yang berasal dari mandat Konstituante untuk menyusun Undang Undang Dasar baru bagi negara yang sudah berdiri dengan landasan khas, yaitu Pancasila. Seperti halnya dengan bahasa nasional dan bendera Indonesia yang sudah ada, ideologi Indonesia juga sudah ada. Oevaang Oeray, dan juga pendukung ini, percaya bahwa Konstituante tidak mengubah kenyataan itu.

Oevaang Oeray lebih lanjut menyatakan bahwa pertanyaan mengenai ideologi mana yang harus menjadi dasar negara, sebetulnya tidak boleh menjadi masalah dalam sidang Konstituante karena dasar ini sudah diputuskan, mereka sudah mencaai kompromi, dan sintesis yang sesungguhnya telah membuktikan kesaktiannya. Karena itu, tegas Oevaang Oeray, soal Dasar Negara hanya merupakan butir formal pada agenda. Apa yang seharusnya dibahas, lanjut dia, dengan sangat teliti ialah cara mewujudkan Pancasila dan pasal-pasal dan subseksi Undang Undang Dasar, serta cara-cara untuk menjamin supaya falsafah ini dilaksanakan secara konkret dalam praktek bernegara. Oevaang Oeray, orang Kristen yang berasal dari suku Dayak di Kalimantan [Barat], lebih tegas [perhatikan Risalah, 1957/V: 478—484] menekankan kedaulatan setiap agama yang dijamin oleh kebebasan agama sebagai salah satu hak yang paling mendasar, dan Oevaang Oeray menolak kontrol atas praktek keagamaan oleh negara dalam bentuk apa pun.

Jelaslah bahwa perdebatan mengenai Dasar Negara terutama merupakan konfrontasi ideologis, dalam arti pandangan mengenai dunia atau falsafat hidup. Perdebatan tersebut pada hakikatnya merupakan konfrontasi antara pandangan-pandangan yang berdiri atas dasar yang oleh para penganutnya dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tak dapat dipertanyakan lagi. Bagi Oevaang Oeray [dan faksi Pancasila], dasar pemikiran yang terpenting ialah kesatuan rakyat Indonesia berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perumusan Pancasila. Oevaang Oeray dan faksinya, sebagaimana juga faksi lain, mengklaim bahwa dasar pemikiran mereka mencakup unsur-unsur baik dan menolak unsur-unsur buruk dari pandangan lain. dalam memperdebatkan kebenaran posisi masing-masing, Oevaang Oeray dan para pembicara lain sering mengacu pada dasar pemikiran sendiri. Ini mungkin meyakinkan bagi orang-orang yang sefaham, tetapi tidak berdaya mempengaruhi posisi lawan. Konfrontasi yang tak kenal kompromi, bahkan sering menjadi konfrontasi antagonistis antarpandangan ideologis, mengakibatkan polarisasi dan perseberangan pandangan yang semakin tajam.

Dalam perdebatan mengenai Dasar Negara pada 1957, sebagian besar anggoa Konstituante mendukung pemikiran bahwa hak-hak azasi perlu dijamin dan kekuasaan pemerintahan perlu dibatasi. Sepanjang seluruh persidangan Konstituante, Oevaang Oeray dan banyak anggota lain mengetengahkan ciri-ciri konstitusional selama mereka tidak terjebak oleh dogma ideologis atau tidak ditekan oleh pihak lain. Dalam perdebatan mengenai Dasar Negara, ditekankan kontras dengan negara berdasarkan Islam, sedangkan kontras dengan negara integralistik agak jarang dibicarakan.

Dengan membandingkan ciri-ciri negara konstitusional dengan negara integralistik dan negara Islam, maka tampaklah bahwa negara konstitusional menjadi aspirasi mayoritas anggota Konstituante. Pertama, banyak di antara anggota Konstituante mengakui bahwa hak-hak azasi manusia merupakan hal paling penting yang tidak diberi tempat karena dianggap tidak penting dalam negara integralistik. Kedua, banyak di antara para anggota yang membela kebebasan berpendapat serta persamaan di hadapan hukum yang bebeda dengan negara Islam yang dibentuk oleh umat Islam. Oevaang Oeray [periksa Risalah, 1957/V: 479—482] menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu kebebasan manusia yang paling dasar, karena itu harus didasarkan pada azas kebebasan individu yang paling utuh, dan azas bahwa menganut agama merupakan keyakinan pribadi.

Oleh karena itu, kata Oevaang Oeray, tidak manusia atau pemerintahan di dunia ini yang memiliki hak untuk menentukan bagaimana manusia harus beribadat kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mempunyai hak itu dan dapat menjatuhkan hukuman apabila manusia menyimpang dari norma agamanya. Oevaang Oeray takut akan akibat yang akan terjadi apabila kedaulatan Tuhan yang suci dicampur, diatur, atau diberikan kepada manusia yang akalnya terbatas dan dapat melakukan tindakan kriminal, jahat, atau cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Sejara telah membuktikan bahwa pelbagai peristiwa buruk terjadi karenanya. Oevaang Oeray menolak pandangan bahwa pemerintah harus mewajibkan rakyatnya untuk memenuhi tugas-tugas agama karena ini tidak hanya melanggar kebebasan beragama dan kodrat manusia tetapi juga merendahkan agama itu sendiri. Kewajiban agama seharusnya dijalankan dengan ikhlas karena keyakinan pribadi yang utuh, tanpa paksaan dari siapa pun termasuk dari pemerintah. Ia dengan tandas menegaskan bahwa kebebasan beragama dan berpendapat membawa implikasi kebebasan untuk berpindah agama.


MASALAH HAM
Sebelum perdebatan utama mengenai HAM, sudah dilangsungkan diskusi mengenai HAM antara 20 Mei dan 13 Juni 1957 dalam pertemuan Konstituante untuk mengumpulkan materi-materi pokok yang perlu dimasukkan ke dalam UUD dan mengenai struktur UUD. Dalam diskusi pendahuluan tersebut tampak jelas bahwa masalah HAM dianggap oleh semua anggota sebagai hal yang paling penting dan menjadi unsur tak terpisahkan dari negara konstitusional. Dari diskusi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM oleh semua anggota dianggap mempunyai makna mendasar bagi UUD yang tidak kurang penting dari falsafah negara. semua pembicara, termasuk Oevaang Oeray, sepakat bahwa berbagai hak azasi manusia perlu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam bab khusus dalam UUD.

Oevaang Oeray termasuk di antara mereka yang berpendapat bahwa bab tentang HAM sebaiknya mendahului bab-bab UUD lainnya. Perdebatan mengenai HAM pada 1958 dapat dilihat sebagai perincian dari kesepakatan dasar ini. Diskusi ini merupakan pernyataan yang paling jelas, paling bebas, dan paling baik mengenai kesadaran tentang HAM di kalangan rakyat Indonesia. dalam sejarah Indonesia, diskusi ini tampil sebagai monumen yang menandakan pemikiran politik yang bebas dan beradab. Sejumlah besar pembicara, tak terkecuali Oevaang Oeray, menunjukkan bahwa bagi mereka HAM merupakan bagian inti, bahkan dapat dianggap sebagai sebab, dari aspirasi nasional akan kemerdekaan.

Terlihat bahwa berbagai partai dalam Konstituante memandang HAM dari perspektif yang berbeda-beda. Golongan nasionalis, Oevaang Oeray di dalamnya,  memandang HAM bukan sekadar sebagai alat dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial tetapi juga sebagai bagian dari kebudayaan pribumi serta kepribadian nasional. Partai-partai keagamaan—Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu Bali—menganggap HAM sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dibina da dihormati. Kaum komunis dan nasionalis radikal melihat HAM sebagai alat untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme, sedangkan kaum sosial-demokrat berusaha menunjukkan bahwa HAM merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang manusiawi dan demokratis. Hal yang paling penting dicatat di sini adalah bahwa semua partai, tak terkecuali Partai Persatuan Daya, dengan pandangan ideoogis yang berbeda-beda, sepakat bahwa HAM memiliki makna terpenting dan bahwa setiap partai, dari sudut pandang masing-masing, memberikan sumbangan khusus untuk HAM. Semua fraksi dalam Konstituante setuju bahwa HAM harus dimasukkan ke dalam bab khusus yang mempunyai kedudukan sentral dalam batang tubuh Undang Undang Dasar. Dalam sebuah perundingan Konstituante, Partai Persauan Daya dan partai politik lainnya tidak terdapat satu pun pandangan dari mereka yang menentang atau tidak peduli terhadap faham HAM yang universal.

Konstituante membahas HAM empat kali. Diskusi pertama berlangsung dalam sidang pleno 20 Mei hingga 13 Juni 1958 bersamaan dengan diskusi mengenai materi yang akan dimasukkan ke dalam UUD. Selama perdebatan ini, HAM secara aklamasi dianggap mempunyai makna mendasar dan sidang pleno sepakat untuk memasukkan HAM ke dalam UUD. Diskusi kedua berlangsung di dalam Panitia Persiapan Konstitusi dan Subkomisi HAM yang dibentuk oleh Panitia Persiapan Konstitusi. Subkomisi yang terdiri atas 43 anggota ini, Oevaang Oeray salah seorang anggota ini, dibentuk 21 Agustus 1957 dengan tugas menyelenggarakan diskusi awal tentang HAM. Subkomisi ini mengadakan beberapa rapat antara 21 Agustus dan 2 September 1957, dan hasil-hasil pertimbangannya disampaikan kepada Panitia Persiapan Konstitusi pada 10 September 1957. Panitia Persiapan Konstitusi membicarakan laporan ini pada 23 September 1957, dan menyusun laporannya sendiri pada hari yang sama [Risalah, 1958/I: 251—253].

Diskusi ketiga dan yang paling penting tentang HAM berlangsung antara 28 Januari dan 11 September 1958. Diskusi ini terdiri atas dua babak. Babak pertama berlangsung dari 28 Januari hingga 13 Februari, yang kedua 11 Agustus hingga 11 September 1958. Secara keseluruhan berlangsung 30 sidang dengan jumlah pembicara, salah seorang pembicara adalah Oevaang Oeray, sebanyak 113 orang yang berasal dari semua fraksi yang ikut serta. Perbincangan ini sempat dihentikan sementara karena perdebatan beralih pada topik lain seperti perbaikan tata tertib, bahasa resmi, azas-azas direktif kebijakan negara, birokrasi, dan keuangan negara. Beranekaragamnya pandangan dan argumen mengenai HAM dalam Konstituante merupakan pernyataan yang paling jelas dan luas dalam perdebatan utama ini. HAM diangkat sebagai bahan diskusi untuk keempat dan terakhir kalinya pada 1959, ketika semakin jelas bahwa Konstituante tidak akan sanggup menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru dan didesak untuk menyetujui usaha kembali ke UUD 1945. Pada saat itu dituntut supaya keputusan mengenai HAM yang sudah dirumuskan dimasukkan ke dalam UUD 1945.

Berbeda dengan suasana menyedihkan akibat kegagalan mencapai mufakat mengenai falsafah negara, perdebatan mengenai HAM dimulai dengan semangat yang tinggi dan optimisme. Sering dikatakan bahwa pekerjaan Konstituante tidak akan dapat diselesaikan selama masih terjadi perdebatan mengenai Dasar Negara dan sebelum persoalan sekitar falsafah negara diatasi. Tetapi, sebagaimana dinyatakan oleh Oevaang Oeray, apa yang  terjadi membuktikan bahwa kemajuan pekerjaan Konstituante tidak tergantung pada penyelesaian masalah Dasar Negara. Dokumentasi yang ada menunjukkan bahwa Konstituante sanggup meneruskan pekerjaannya mengenai HAM tanpa menanti hasil akhir perdebatan mengenai falsafah negara. pada awal diskusi mengenai HAM, beberapa orang anggota, tak terkecuali Oevaang Oeray sendiri, tidak dapat menutupi kegembiraannya atas dicapainya mufakat oleh Subkomisi HAM serta Panitia Persiapan Konstitusi.

Kebanyakan pembicara yang menganut pandangan bahwa HAM mempunyai landasan dalam agama mengacu pada syariat Islam, atau negara Islam di bawah Nabi Muhammad. Kebanyakan juru bicara Islam tentang Hak-hak Azasi Manusia bukan politisi berpendidikan Barat, tetapi ahli agama yang dididik di psantren, meskipun mereka telah manusialah yang menyerap pemikiran modernisme Islam. Menurut pandangan mereka, HAM tidak hanya diakui oleh Islam, tetapi agama Islam-lah yang pertama-tama memperkenalkan konsep HAM tersebut. Pembicara lain memberi justifikasi HAM dengan mengacu pada kodrat manusia. Mereka memandang manusia perorangan sebagai subjek utama dari diskusi mengenai HAM karena hanya manuaislah yang memiliki hak-hak tersebut. Oleh sebab itu, berbicara tentang HAM tidak lain berbicara mengenai manusia. Beberapa orang pembicara mengajukan landasan sosiologis bagi Hak Azasi Manusia dengan memperhatikan akar HAM dalam dinamika kehidupan sosial dan politik, dalam perjuangan melawan penindasan, dalam perlawanan terhadap rezim politik yang represif. Dalam pandangan ini, kesadaran manusia tidak sekadar berasal dari kodrat manusia melainkan juga tergantung pada perkembangan masyarakat.

Dapat dilihat bahwa pengakuan atas HAM di Indonesia berpangkal dari berbagai pijakan idelogi dan nilai. Semua pembicara, termasuk Oevaang Oeray, yang mewakili keyakinan politik dan dasar nilai tetap mendukung pentingnya HAM. Penting untuk dicatat bahwa perbedaan tidak menghambat tercapainya kesepakatan konstitusional, sebagaimana dalam perdebatan mengenai falsafah negara. meskipun demikian, tidak berarti bahwa perbedaan dengan cara justifikasi hak-hak azasi tersebut tidak relevan. Seperti terlihat kemudian, berbagai cara justifikasi itu mempunyai dampak terhadap tafsiran mengenai beberapa hak tertentu, terutama mengenai kebebasan beragama, hak milik pribadi, serta hak-hak sosial. Dalam kontroversi mengenai hak-hak warga negara dibandingkan dengan hak-hak warga negara dan orang asing, perbedaan dasar ideologis juga memainkan peranan.

Tidak seorang pun di antara anggota Konstituante yang menegaskan bahwa HAM, sebagaimana anggapan umum, hanya merupakan pemikiran Barat, dan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat diakui oleh Indonesia tanpa perubahan. Meskipun sekarang pendirian resmi, yang karena wawasan dunia yang terbatas, menekankan bahwa Indonesia mempunyai ukuran dan nilai sendiri mengenai HAM yang berdasarkan Pancasila, penting dicatat bahwa di Konstituante tidak seorang pun yang menganut pandangan seperti ini. Sifat universal HAM diajukan degan merujuk pada pengakuan terhadap HAM oleh berbagai kebudayaan pada berbagai zaman. Beberapa orang pembicara, salah seorangnya Oevaang Oeray, menyebutkan bahwa HAM juga diakui dalam kebudayaan Indonesia. karena itu, para pembicara menyimpulkan bahwa HAM mempunyai makna universal.

Banyak di antara para pembicara yang merujuk pada pengalaman HAM di Barat. Mereka menyebut falsafah politik dan sejarah Barat bukan karena menganggap bahwa daya pikir Barat lebih unggul dan karena itu perlu dijadikan contoh. Bagi mereka, hal yang paling penting ialah kenyataan bahwa perumusan HAM dalam konteks sejarah tertentu merupakan hasil perjuangan melawan penindasan. HAM berfungsi untuk memberi legitimasi bagi perlawanan ini, dan merupakan hasil dari upaya melawan kekuasaan penindas. Mereka yang merujuk pada pengalaman Barat pada umumnya melakukannya untuk menyoroti keadaan yang memungkinkan perumusan HAM, dengan berpegang teguh pada pengertian bahwa HAM juga memiliki fungsi menentang penindasan politik di Indonesia. nyatanya, kebanyakan di antara pembicara ini juga mengacu pada pergerakan nasional Indonesia serta revolusi Indonesia yang, menurut mereka, merupakan usaha untuk mewujudkan HAM bagi rakyat Indonesia. bagi para pembicara ini, sifat universal HAM tidak dapat ditolak karena di mana-mana kesadaran akan HAM mendorong rakyat untuk melawan penindasan dan memberi perlindungan dari penindasan tersebut.

Pengakuan terhadap HAM dianggap sebagai hasil perkembangan umat manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. HAM melampaui batasan tempat, ras, agama, dan ideologi politik. Kenyataan bahwa HAM untuk pertama kalinya diakui secara formal di negara-negara Barat hanya berarti bahwa kondisi sosial dan politik yang memungkinkan perkembangan kesadaran akan hak-hak ini telah tertanam di sana lebih dulu daripada di tempat-tempat lain. pengalaman Barat yang paling sering dijadikan bahan rujukan ialah perkembangan HAM sejak abad ke 17 di Inggris, Amerika, dan Prancis. Pengakuan terhadap HAM secara umum dianggap sebagai hasil perlawanan rakyat terhadap kekuasaan mutlak yang menindas. Di samping rujukan eksplisit pada pengalaman HAM di Barat sebagai hal yang relevan bagi Indonesia, juga terdapat rujukan implisit pada warisan Barat, misalnya dalam persetujuan faham kedaulatan rakyat dan teori negara sebagai hasil kontrak sosial. Rujukan pertama diketengahkan oleh Hamid Algadrie [PSI] dan yang kedua oleh Oevaang Oeray.

Oevaang Oeray menarik makna universal HAM dari demokrasi, yaitu kontrak sosial. Baginya, negara didirikan atas kehendak manusia untuk bersatu dengan cara hidup bermasyarakat di wilayah tertentu. Masyarakat ini merupakan organisasi moral yang berkewajiban memajukan kepentingan bersama para anggotanya. Negara tidak boleh menolak sejarah pembentukannya, dan juga tidak boleh melupakan tujuan pembentukannya itu, yaitu demi kemakmuran warga negaranya. Negara, demikian tegas Oevaang Oeray [periksa Risalah, 1958/II: 785—786] tidak boleh  mengorbankan warga negaranya demi kemuliaanya sendiri. Kekuasaan negara tidak mutlak tetapi dibatasi oleh hak-hak subjektif yang dimiliki manusia sebagai manusia perorangan, yang tidak dilepaskannya ketika bergabung dalam masyarakat—negara, dan yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara.

Konsekuensi pertama dari pengakuan terhadap Hak-hak Azasi Manusia ialah pengertian yang lebih mendalam akan makna demokrasi. HAM membentuk landasan demokrasi. Pada saat membentuk negara, manusia tidak melepaskan hak-hak azasinya, seperti hak untuk menentukan kehidupan sendiri. Dengan demikian, rakyat secara keseluruhan mempertahankan hak menentukan ini bersama dengan organisasi kehidupan kolektif di dalam negara. Oevaang Oeray merumuskan masalah-masalah tersebut degan sangat jelas. Menurutnya, negara timbul dari kehendak bebas manusia-manusia yang bersatu dalam organisasi moral yang meliputi wilayah tertentu. Organisasi moral ini bertujuan untuk melayani kepentingan koletif serta terciptanya kemakmuran bersama. Untuk mencapai tujuan ini, negara dilengkapi wewenang. Peralihan hak, kekuasaan, dan wewenang dari perorangan kepada negara tidak pernah mutlak, dan karena itu, demikian ditegaskannya lagi, kekuasaan negara juga tidak pernah bersifat mutlak. Tidak bleh terjadi keadaan di mana warga negara hanya menjadi cara untuk mencapai kejayaan negara.

Oevaang Oeray menyimpulkan:
“… Marilah kita menyerahkan/memberikan hak kekuasaan yang sebesar-besaranya kepada Negara Republik Indonesia kita ini, sesuai dengan seruan zaman modern ini, tetapi mari pulalah kita, sesuai dengan sejarah dan tujuan terbentuknya sesuatu negara, membatasi diri pula dalam soal penyerahan dan pemberian hak kekuasaan itu, yakni terbatas pada hak-hak subjectief yang secara mutlak memang wajib dimiliki oleh seseorang manusia sebagai manusia dan hak-hak yang tidak boleh digolongkan ke dalam lingkungan kekuasaan negara, malahan hak-hak ini berupa hak yang wajib diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara, tak dapat diganggu-gugat. Hak-hak ini tidak mungkin diserahkan/dipindahkan kepda siapa saja, karena hak-hak ini adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dari masing-masing individu sebagai manusia …” [Risalah, 1958/II: 786]

Dengan tegas Oevaang Oeray menekankan bahwa:
“… Sebagai konsekuensi dari pengakuan terhadap HAM di dalam Undang Undang Dasar, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak ini, maka Republik Indonesia harus benar-benar didasarkan pada kedaulatan hukum [menjadi Rechstsstaat]. Tetapi, sebuah negara, meski sekeras apa pun mengumumkan dirinya sebagai Rechstsstaat tanpa membatasi kekuasaannya untuk menjamin kedudukannya sebagai Rechstsstaat, semata-mata akan menjadi negara yang berdasarkan kekuasaan …” [Risalah, 1958/II: 785—787]

Meskipun terjadi kontroversi sekitar masalah HAM dan hak-hak warga negara, juga sekitar agama dan HAM, kesepakatan yang kukuh dalam Konstituante mengenai makna HAM untuk masyarakat yang adil dan makmur terlihat jelas ketika diskusi beralih ke sifat programatis HAM. Pandangan yang berbeda-beda mengenai sifat programatis HAM umumnya saling mengisi, memperkuat atau memperinci makna dan konsekuensi programatis dari pengakuan terhadap HAM bagi negara konstitusional.

Oevaang Oeray [lihat Risalah, 1958/II: 792] secara implisit bereaksi terhadap kebijakan kolonial yang diskriminatif terhadao subjek kolonial, yang dibagi dalam tiga golongan, pribumi, Timur Asing, dan Eropa, seperti ditetapkan dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling. Ia berpendapat bahwa setiap warga negara harus memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penggolongan warga negara berdasarkan agama, ras, kelahiran, atau keturunan, yang mengakibatkan diskriminasi dan privilasi bagi golongan tertentu, harus dihapus. Oevaang Oeray  apa menekankan bahwa tidak boleh ada perbedaan antara pribumi dan non-pribumi. Oevaang Oeray juga merujuk pada tindakan preventif yang menindas pada zaman kolonial yang didasarkan pada ordonansi untuk mempertahankan apa yang disebut rust en orde [keamanan dan ketertiban]. Argumen legal ini dapat diterapkan secara sewenang-wenang untuk menekan setiap kegiatan. Ia menegaskan [periksa Risalah, 1958/II: 974] bahwa hukum tidak boleh mengizinkan tindakan preventif apa pun yang akan membatasi pelaksanaan HAM seperti kebebasan beragama, kebebasan memperoleh pendidikan, dan kebebasan berbicara. Ini tidak mengurangi legitimasi pembatasan represif oleh pemerintah terhadap akibat-akibat yang merugikan yang timbul karena pelaksanaan hak-hak azasi atas dasar hukum pidana yang tentu akan menetapkan dengan jelas apa saja yang tidak diizinkan.

Perlindungan bagi lawan politik pemerintah terhadap penangkapan sewenang-wenang dan bentuk penindasan serta intimidasi lain pada hakikatnya merupakan inti permasalahan konstitusional. Oevaang Oeray dan beberapa orang pembicara menunjuk pada kenyataan bahwa sejak kemerdekaan Indonesia diakui, banyak orang yang dianggap sebagai penentang kebijakan pemerintah ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Represi pada masa kolonial, Oevaang Oeray mengatakan bahwa banyak pemimpin Indonesia pada masa kolonial menjadi korban pembatasan preventif yang konon didasarkan pada kepentingan keamanan dan ketertiban umum. Karena peraturan kolonial seperti itu bisa ditafsirkan secara amat luas, peraturan tersebut telah digunakan untuk berbagai macam tujuan dan tindakan oleh pemerintah. karena itu, ia menyerukan supaya tidak ada ketentuan yang memuat pembatasan preventif terhadap HAM.

Oevaang Oeray menyatakan:
“… Pengawasan  terhadap kebebasan masing-masing manusia untuk menjalankan/melaksanakan hak-hak azasinya, atas pengertian repressief toezicht, yang dijalankan oleh penguasa tidak berdasarkan ayat “demi kepentingan rust en orde, tetapi wajibnya hanya demi kepentingan (demi mengingat adanya) hukum pidana umum [algemeen strafrecht]”, yang dengan sendirinya tegas dan jelas memberi pengertian tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dibolehkan …”

Sebagai kesimpulan hasil-hasil pemungutan suara untuk kelompok 24 hak azasi manusia, sidang pleno memutuskan perumusan konkret bagi 19 hak azasi manusia untuk dimasukkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi ke dalam pasal-pasal rancangan Undang Undang Dasar baru. Di samping itu, sidang pleno menugaskan Panitia Persiapan Konstitusi untuk merumuskan pasal-pasal undang undang dasar mengenai tigak hak azasi manusia [hak untuk dihormati sebagai perorangan di muka hukum, hak atas perlakuan sama dalam hukum, dan hak untuk tidak dijadikan budak]. Kedua hak azasi manusia lainnya [hak atas kebebasan beragama termasuk hak untuk berpindah agama, serta hak untuk menyuarakan dan menyebarluaskan agama yang dianut] dikembali pada Panitia Persiapan Konstitusi untuk dicarikan perumusan yang dapat diterima semua partai karena terdapat perbedaan pendapat mengenai isi hak-hak tersebut. Ketentuan konstitusional tambahan mengenai HAM yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Konstitusi. Sesudah sidang pleno 1958, Panitia Persapan Konstitusi, sesuai dengan kompetensinya yang telah diperluas sejak 8 September 1958, bersidang untuk merumuskan sejumlah peraturan konstitusional sebagai tambahan pada 19 hak yang diterima sidang pleno.

Pada 9 Desember 1958 Panitia Persiapan Konstitusi melengkapi keputusan mengenai rancangan pasal-pasal UUD mengenai HAM dan hak-hak serta kewajiban warga negara yang berisi ketentuan mengenai 35 hak dan kewajiban dari daftar: a] ke 18 hak dan kewajiban warga negara, b] ke 13 hak warga negara yang dapat diperluas sampai mencakup orang yang bukan warga negara sebagai HAM, dan, c] kelima hak yang masih tersisa dari daftar 24 hak azasi manusia yang belum diajukan ke sidang pleno untuk diputuskan melalui pemungutan suara. Panitia Persiapan Konstitusi berhasil mencapai keputusan mengenai 22 pasal Undang Undang Dasar. Tetapi, mengenai 13 hak dan kewajiban masih terdapat perbedaan karena koalisi Pancasila dan Islam di dalam panitia tersebut masih mempertahankan pasal-pasal konstitusional versi masing-masing.

Sehubungan dengan kompetensi yang baru diperolehnya sebagai penyusun rancangan pasal-pasal UUD, maka ke 22 hak yang didukung secara aklamasi dengan sendirinya merupakan keputusan Konstituante. Andaikan hak-hak tersebut sempat diajukan ke sidang pleno, maka hak-hak ini, yang telah mendapat kepastian dukungan koalisi Pancasila maupun Islam, dapat dipastikan akan diterima secara aklamasi. Kedua versi mengenai 13 hakdan kewajiban tidak mengancam hakikat hak-hak perorangan yang bersangkutan. Karena itu, Oevaang Oeray beberapa waktu kemudian pernah mengasumsikan bahwa perumusan-perumusan yang berbeda, kadang-kadang mengenai pemikiran di balik hak tertentu [dengan mengacu pada firman Tuhan dan martabat manusia] atau sifatnya yang implisit tidak akan menghalangi tercapainya kompromi yang dapat diterima oleh koalisi Pancasila maupun koalisi Islam, seandainya sidang pleno sempat memperbincangkannya …

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar